Golput dan Cacat Pilkada DKI

July 31, 2007

Golput dan Cacat Pilkada DKI

Oleh: Donie Kadewandana*

 

 

Potensi golongan putih atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Agustus mendatang nampaknya kian besar. Banyaknya peluang golput, terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 14-16 Juli 2007. Menurut hasil survei yang dilakukan terhadap 600 responden di 60 kelurahan dan seluruh kotamadya di DKI Jakarta, menunjukan sebesar 65 persen penduduk Jakarta diperkirakan tidak menggunakan hak pilih atau golput dalam Pilkada. Jumlah 65 persen itu merupakan hasil tabulasi silang. Yaitu, pemilih yang tidak terdaftar tapi yakin dengan hasil Pilkada sebesar 33 persen, pemilih yang terdaftar tapi tidak yakin dengan hasil Pilkada sebesar 13 persen, serta pemilih tidak terdaftar dan tidak yakin dengan hasil Pilkada sebesar 19 persen.

Persoalan golput memang bukan fenomena baru. Hampir dalam setiap pemilihan, baik itu dalam pemilu maupun Pilkada selalu saja ada yang mendukungnya. Namun harus disadari, walaupun tidak ada ketentuan khusus yang melarangnya, tetapi golput berseberangan dengan kehidupan demokrasi. Dengan banyaknya golput dan minimnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta, menandakan bahwa proses demokratisasi di Jakarta masih lemah dan belum berjalan dengan baik. Dan ini merupakan salah satu penyebab kemandekan demokrasi yang harus dihindari. Demokrasi sejatinya harus kaya dengan partisipasi masyarakat, sebab partisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta dapat mempengaruhi legitimasi gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti.

Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi golput dalam Pilkada DKI Jakarta menjadi begitu besar. Pertama, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pilkada. Masyarakat menganggap bahwa suksesi calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan nasib mereka dan keadaan Jakarta. Malah proses politik seperti ini di anggap sebagai ajang untuk mencari keuntungan politik dan kekuasaan semata.

Kedua, tidak adanya calon independen. Tertutupnya peluang calon independen karena terbentur UU No.32/2004 membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan-pilihan politik. Padahal menurut survey LSI sebanyak 59 persen dari 1000 responden menginginkan adanya calon dari luar jalur partai.

Ketiga, karena alasan teknis adminstratif. Yaitu banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak mendapat surat panggilan untuk ikut memilih.

Keempat, karena aktifitas sebagaian warga Jakarta cukup padat. Banyak masyarakat Jakarta yang masih bekerja pada waktu libur, sehingga peluang untuk berpartisipasi dalam Pilkada sangat kecil.

Imej Pilkada

Banyak kalangan berpendapat bahwa proses Pilkada DKI Jakarta terlihat cacat, kurang demokratis dan tidak representatif. Pandangan itu memang bukan tanpa alasan, sebab permasalahan yang timbul dalam proses Pilkada memang belum mampu tertangani secara baik, misalnya saja dalam hal pengaksesan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendataan pemilih yang kurang cermat, masalah kampanye, tertutupnya peluang calon independen, serta adanya potensi besar golput.

Masalah-masalah tersebut seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi jauh-jauh hari oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada DKI Jakarta. Misalnya dengan mempelajari proses Pilkada di daerah lain. Bila saja masalah yang terjadi di Pilkada daerah lain di kaji dengan matang oleh KPUD DKI Jakarta, mungkin Pilkada yang menyita perhatian dari banyak pihak ini tidak akan timbul banyak masalah.

Konflik

Adanya potensi golput yang begitu besar dalam Pilkada DKI Jakarta dikhawatirkan akan berdampak buruk pasca-Pilkada. Kemungkinan golput bisa di jadikan kambing hitam oleh pasangan yang kalah, karena menganggap calon pemilih pendukungnya tidak ikut dalam proses pemilihan. Sehingga dengan dalih itu, pasangan yang kalah akan meminta pemilihan ulang.

Bukti Pilkada di daerah lain menunjukkan kasus golput dapat memicu terjadinya konflik pasca-Pilkada semacam itu. Karena itu, mumpung masih ada waktu tersisa ada baiknya bila KPUD DKI Jakarta mengambil kebijakan taktis guna mengatasi pemilih yang masih belum terdaftar sebagai pemilih tetap.

Langkah yang diambil misalnya dengan membolehkan warga yang belum terdaftar, memilih dengan mempergunakan KTP. Dengan ketentuan, pemilih yang bersangkutan memang benar-benar tinggal didaerah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan terdaftar enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada. Persyaratan itu dilakukan untuk mengantisipasi pemanipulasian KTP secara insidental. Cara seperti itu menurut penulis merupakan alternatif guna mengurangi tingginya angka golput dalam Pilkada DKI Jakarta, Agustus nanti.

Diharapkan pada masa mendatang, Pilkada DKI Jakarta dapat dipersiapkan lebih matang. Calon independen selayaknya di berikan kesempatan untuk ikut andil dalam Pilkada, agar nuansa Pilkada lebih demokratis dan terlihat representatif. Selain itu KPUD harus lebih cermat dalam melakukan pendataan pemilih, jangan sampai ada banyak pemilih yang tidak terdaftar serta timbul pemilih siluman (ghost votter). Masalah kampanye juga harus dibenahi, antara lain dengan memperjelas regulasi mengenai definisi dan tata cara kampanye, agar tidak terjadi lagi perdebatan seperti saat ini. Pilkada tahun ini memang belum sepenuhnya baik, karena itu, evaluasi diperlukan agar pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta kedepan lebih baik dari saat ini.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: